 |
| Foto: Ilustrasi kerusakan jalan yang dapat memicu kelangkaan barang-barang kebutuhan masyarakat dan dapat berimbas kepada kenaikan inflasi daerah/ Istimewa |
Kapuas Hulu, khatulistiwamedia.co.id - Kabupaten Kapuas Hulu harus bersiap menghadapi potensi peningkatan jumlah pengangguran dan kenaikan inflasi daerah, sebagai imbas dari kebijakan efisensi anggaran dari Pemerintah Pusat terkhususnya pada anggaran infrastruktur jalan.
Sekda Kapuas Hulu, Mohd Zaini mengatakan bila dilihat dari Inpres Nomo 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN maupun APBD, memang sudah jelas terkait penyesuaian anggaran, terutama pemotongan perjalanan dinas sebesar 50 persen.
Berikutnya sesuai dengan peraturan menteri keuangan tentang besaran dalam efisensi, pertama yang terdampak adalah anggaran infrastruktur. "Baik itu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) irmak untuk PUPR itu dikosongkan atau nihil," tuturnya, Selasa (25/2/2025).
Efisiensi anggaran khusus infrastruktur ini berdampak pada Kapuas Hulu yang luas wilayah 31,318 km persegi dengan kondisi yang jalan yang masih minim, dalam artian walau sudah ada badan jalan tapi masih butuh peningkatan. Selain itu juga ada salah satu kecamatan yang belum punya jalan yang baik, yaitu Kecamatan Embaloh Hilir.
"Kecamatan ini masih terisolasi karena anggaran untuk pembangunannya tidak terealisasi tahun ini," ujar Sekda.
Dia mengaku khawatir kalau Pemerintah Pusat tidak ada penyesuaian kembali terkait dengan dana infrastruktur DAK atau DAU irmak, maka potensi kerusakan jalan berdampak pada sektor lain. "Ini berpotensi menganggu perekonomian di daerah, jalan rusak susah membawa logistik, hasil pertanian, perkebunan dan perikanan masyarakat. Saya rasa ini akan berdampak peningkatan inflasi yang cukup besar," ujarnya.
Selain itu masyarakat yang selama ini berprofesi sebagai pekerja konstruksi tentu berdampak, karena perusahaan tidak mendapat pekerjaan maka pekerjanya akan jadi pengangguran. Untuk Kapuas Hulu sendiri, lanjut Sekda, ada empat paket pekerjaan konstruksi yang dibatalkan karena dana tidak tersedia. "Sebelumnya paket-paket konstruksi tersebut sudah dilelang dan ada pemenangnya tapi harus kita batalkan karena memang anggarannya tidak ada," tuntas Sekda.
Penulis: Yohanes Santoso
#Pengangguran #InflasiDaerah #KapuasHulu #Sekda #MohdZaini
