 |
Foto: Wabup Kapuas Hulu, Sukardi menyerahkan penghargaan kepada Dinas PUPR Kapuas Hulu sebagai salah satu badan publik negara yang aktif menyebarluaskan informasi pada tahun 2024 lalu. Penyerahan penghargaan di aula Bank Kalbar Putussibau, Selasa (29/4/2025)/ Yohanes Santoso
|
Kapuas Hulu, khatulistiwamedia.co.id - Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu, Sukardi membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Kapuas Hulu di Aula Bank Kalbar Putussibau, Selasa (29/4/2025). Dalam pertemuan itu, Wabup Sukardi menegaskan bahwa Kapuas Hulu merupakan badan publik negara yang masuk zona informatif, berdasarkan penilaian Komisi Informasi Kalimantan Barat pada tahun 2024.
"Ini adalah hasil dari komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan bersama, yakni pemerintah daerah yang transparan dan akun tabel, Kapuas Hulu bisa mempertahankan zona informatif atau zona hijau dalam monitoring keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi," tegas Sukardi, Wabup Kapuas Hulu.
Wabup mengapresiasi peran PPID Kapuas Hulu yang telah aktif selama ini. Pasalnya dalam penganugrahan 2024 lalu, Kapuas Hulu meraih tujuh penghargaan terkait informasi publik. "Ini adalah prestasi kita bersama, harus kita pertahankan dan bahkan tingkatkan," tuturnya.
Wabup Sukardi menuturkan saat ini ada beberapa PPID yang belum berjalan dengan baik. Sebab itu dirinya menghimbau agar PPID yang ada di badan publik, baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, agar aktif menyebarluaskan informasi. "Agar tercapai citra pemerintahan yang transparan dan akuntabel," tuntasnya.
Kegiatan rakor PPID turut dihadiri Sekda Kapuas Hulu, H. Mohd Zaini, Kadis Kominfo dan Statistik Kapuas Hulu, Hadi Pranata, perwakilan Komisi Informasi Kalimantan Barat dan pimpinan Bank Kalbar Putussibau. Kegiatan ini juga melibatkan OPD Kapuas Hulu, Camat dan Aparatur Desa. Wabup Kapuas Hulu, Sukardi juga menyerahkan penghargaan kepada perangkat daerah, kecamatan dan desa yang aktif dalam keterbukaan informasi publik.
Penulis : Yohanes Santoso
#Kapuashulu #Wabup #Sukardi #PPID #Keterbukaaninformasipublik