"Hari ini seluruh anggota DPRD Kapuas Hulu hadir, ini bentuk dukungannya walaupun anggaran kita dihadapkan pada kebijakan efisiensi," tegasnya.
Fransiskus menegaskan masukan dari DPRD Kapuas Hulu akan jadi perbaikan oleh pihak Eksekutif di masa yang akan datang. "Kepada para pimpinan OPD diharapkan program yang telah disusun dilaksanakan dengan baik, utamakan efektivitas dan efisiensi anggaran," tegasnya.
Bupati Kapuas Hulu juga menyampaikan sejumlah instruksi strategis kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran 2025 serta persiapan memasuki 2026. Arahan tersebut menekankan pentingnya efisiensi anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, percepatan realisasi program, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Bupati juga mengingatkan perangkat daerah untuk segera melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah disusun. "Pelaksanaan harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, serta mengutamakan efektivitas dan efisiensi agar hasil pembangunan memberikan dampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," tegas Fransiskus.
Untuk Perangkat daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diminta lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan baru. Pemerintah menegaskan pentingnya inovasi, terutama pada objek pajak yang memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan daerah, sehingga terjadi peningkatan PAD setiap tahun.
Untuk OPD bidang infrastruktur, Fransiskus menekankan perlunya perhatian khusus pada ruas-ruas jalan dan jembatan yang saat ini berstatus rusak berat. "Jika memungkinkan, perbaikan akan diusulkan pada 2026 sesuai kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Bagi Perangkat daerah yang melaksanakan bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, juga diinstruksikan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai ketentuan dalam keputusan Gubernur. "Keterlambatan diminta dihindari agar pelaksanaan tidak mengganggu perencanaan anggaran tahun berikutnya," tegas Fransiskus.
Dia juga mengingatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang lebih proaktif dengan berbagai pihak, terutama DPRD. Jika terdapat kendala di lapangan, perangkat daerah diminta segera mencari solusi bersama sehingga pelaksanaan program tidak terhambat.
Arahan juga diberikan kepada perangkat daerah yang bergerak di sektor pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Mutu pelayanan wajib ditingkatkan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kepala perangkat daerah diminta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja jajarannya, dan apabila ditemukan pelayanan yang tidak sesuai ketentuan, tindakan pembinaan harus segera dilakukan.
Terkait realisasi anggaran, pemerintah mencatat bahwa hingga bulan berjalan, realisasi belanja baru mencapai 72,64 persen. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta untuk segera mempercepat realisasi anggaran sesuai output yang direncanakan, dan tetap mematuhi regulasi. "Untuk tahun 2026, perangkat daerah diminta memonitor realisasi sejak awal agar tidak terjadi penumpukan pencairan pada triwulan III dan IV," ucap Fransiskus.
Dia menegaskan dengan sisa waktu sekitar satu bulan menjelang akhir tahun anggaran 2025, pemerintah menegaskan pentingnya percepatan proses pengajuan pencairan dana agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun.
Kemudian dalam hal pertanggungjawaban program dan kegiatan, perangkat daerah diminta menyiapkan seluruh data dan dokumen pendukung secara lengkap, akurat, dan sesuai peraturan perundang-undangan, sekaligus menghindari temuan berulang dari BPK-RI, Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Kabupaten.
"Terakhir saya menekankan agar seluruh Kepala Perangkat Daerah menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagai pengguna anggaran secara optimal. Pengawasan perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," tuntas Fransiskus.
Penulis : Yohanes Santoso
#KapuasHulu #PemkabKapuasHulu #EfisiensiAnggaran #PAD #RealisasiAnggaran #PembangunanDaerah #Infrastruktur #PelayananPublik #SPM #APBD2026
