Kapuas Hulu, khatulistiwa media – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat meninjau progres pembangunan Jembatan Tanjung Karang di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026). Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan dan Kepala Dinas PUPR Kapuas Hulu, Marthen ikut mendampingi peninjauan tersebut.
Kepala BPJN Kalimantan Barat, Chandra, mengatakan peninjauan dilakukan sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi rutin terhadap paket pekerjaan infrastruktur tahun 2026 di wilayah Kalimantan Barat. Pembangunan jembatan tersebut merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang turut didukung Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus.
“Ini paket Multi Years Contract (MYC) 2025-2026. Kami cek progresnya, kontraknya sudah berjalan sejak Desember 2025. Progres bagian bawah saat ini sudah mencapai 18 persen dan ditargetkan selesai awal Oktober 2026,” ujarnya.
Chandra menjelaskan, untuk pembangunan bagian atas jembatan berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya material didatangkan dari luar daerah, kini pengerjaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sendiri. “Bangunan atas sudah siap 100 persen dan akan dikirim awal Mei, dengan waktu ereksen sekitar satu bulan,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah kendala teknis seperti peralatan kini telah teratasi. Material pasir telah melalui uji kualitas dan dinyatakan sesuai, sementara material tulangan serta alat berat juga sudah tersedia di lokasi.
Jembatan yang dibangun merupakan jembatan gantung model rigid dengan bentangan 100 meter dan lebar 1,8 meter. Fungsinya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan sepeda motor, serta kendaraan darurat seperti ambulans. Total anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp16 miliar, terdiri dari Rp12 miliar untuk bagian bawah dan Rp4 miliar untuk bagian atas.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menyampaikan apresiasi atas dukungan BPJN Kalimantan Barat dan Komisi V DPR RI terhadap pembangunan jembatan tersebut.
“Kami berterima kasih karena usulan ini direspons. Jembatan ini sangat strategis karena menghubungkan beberapa desa dan akses ke sekolah, sehingga sangat membantu masyarakat Desa Tanjung Karang dan sekitarnya,” ucapnya.
Fransiskus mengakui keterbatasan anggaran daerah dalam pembangunan infrastruktur, namun pihaknya terus berupaya mengusulkan program pembangunan melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
“Kami akan terus mengusulkan kebutuhan pembangunan ke pihak Balai, agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan dari pemerintah daerah maupun pusat,” tuturnya.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Kapuas Hulu, Marthen, serta jajaran BPJN Kalimantan Barat.
Penulis : Yohanes Santoso
#BPJNKalbar #Tanjungkarang #Fransiskusdiaan #Chandra #Berita #Kapuashulu
