 |
| Foto: Ketua DPRD Kapuas Hulu, Yanto SP menandatangani kesepakatan penetapan Raperda Perubahan APBD Kapuas Hulu TA 2026 menjadi Perda Kapuas Hulu, Putussibau,Jumat (21/8/2025)/ Yohanes Santoso |
KAPUAS HULU, khatulistiwamedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Putussibau, Jumat (21/8/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Yanto, S.P., dan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, bersama Pimpinan DPRD Kapuas Hulu.
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan akhir dan masukan yang diberikan oleh fraksi-fraksi di legislatif. Ia menegaskan bahwa setiap catatan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi jajaran eksekutif.
"Masukan dari pihak legislatif tentu akan menjadi perbaikan bagi pihak eksekutif. Setelah penandatanganan ini, dokumen Raperda Perubahan APBD 2026 akan diserahkan kepada Tim Evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Fransiskus.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan instruksi khusus kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu. Ia menekankan pentingnya efektivitas penganggaran agar setiap program pembangunan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Selain itu, Fransiskus meminta OPD untuk lebih inovatif dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah baru serta segera merampungkan program Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus dari Pemprov Kalbar.
"OPD perlu proaktif berkomunikasi dengan DPRD Kapuas Hulu. Saya juga meminta para Kepala OPD mengevaluasi kinerja jajarannya. Jika ada yang kurang atau melanggar, segera lakukan pembinaan. Masalah krusial seperti penanganan persampahan juga harus diatasi secara optimal," tegasnya.
Penulis : Yohanes Santoso
#perubahanAPBD #kapuashulu #fransiskusdiaan
